Penulis : Asni Harismi
JAKARTA--MICOM: Nasib sepak bola Indonesia kini tinggal menunggu kebaikan hati FIFA. Akibat kongres pemilihan pengurus baru PSSI 2011-2015 pada 20 Mei lalu berakhir <>deadlock<>, FIFA yang akan memutuskan sanksi seperti apa yang akan dikenakan kepada PSSI, dan hal itu akan diputuskan dalam sidang Komite Eksekutif FIFA 30 Mei mendatang.
Ketua Komite Normalisasi sekaligus Ketua Kongres PSSI Agum Gumelar tidak bisa memastikan bentuk hukuman yang akan diterima Indonesia. Ia hanya bisa mengatakan bahwa KN tidak akan menggelar kongres susulan serta hanya akan menyusun laporan hasil kongres di Hotel Sultan, Jakarta tersebut untuk diserahkan ke FIFA.
"Saya berharap pada Thierry (Regenass) dan (Frank) Van Hattum agar jangan sampai kita dikenakan sanksi. Kelanjutannya akan diputuskan pada sidang komite eksekutif FIFA pada 30 Mei," ungkap Agum ketika dihubungi, Sabtu (21/5).
Mantan Ketua Umum PSSI 1999-2003 itu tidak yakin jika Indonesia bisa lolos dari sanksi FIFA. Hal itu diindikasikan dari pernyataan kedua perwakilan FIFA tersebut, sesaat setelah kongres berakhir rusuh akibat Kelompok 78 memaksakan kehendak selama kongres berlangsung.
"Mereka cuma bilang kalau mereka teramat kecewa dengan sikap yang ditunjukan peserta sidang. Mereka (para peserta sidang) telah mempermalukan FIFA dan menghujat Regenass. Mereka (FIFA) tidak terima," ucap Agum.
Dalam kongres itu, Direktur Keanggotaan dan Pengembangan Asosiasi FIFA Thierry Regenass mencoba menerangkan alasan penolakan FIFA terhadap dua kandidat yaitu George Toisutta dan Arifin Panigoro. Namun penjelasan ini tampaknya tidak memuaskan Kelompok 78 yang terus mencecar Regenass.
"Indonesia bisa memilih untuk berada dalam krisis, yaitu PSSI berseberangan dengan FIFA dan AFC, atau kembali mengembangkan sepak bola dengan keikutsertaan tim nasional di ajang internasional," kata Regenass.
Agum menambahkan, sudah terlambat jika pemerintah ingin melobi FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia. Sambil tertawa lemah, Agum mengatakan seharusnya pemerintah bisa mencegah kekisruhan itu jika mau mengambil langkah jauh sebelum kongres berlangsung.
"Seharusnya pemerintah bisa cegah ini semua. Sebetulnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah ini semua," ujarnya. (HA)
www.mediaindonesia.com
Ketua Komite Normalisasi sekaligus Ketua Kongres PSSI Agum Gumelar tidak bisa memastikan bentuk hukuman yang akan diterima Indonesia. Ia hanya bisa mengatakan bahwa KN tidak akan menggelar kongres susulan serta hanya akan menyusun laporan hasil kongres di Hotel Sultan, Jakarta tersebut untuk diserahkan ke FIFA.
"Saya berharap pada Thierry (Regenass) dan (Frank) Van Hattum agar jangan sampai kita dikenakan sanksi. Kelanjutannya akan diputuskan pada sidang komite eksekutif FIFA pada 30 Mei," ungkap Agum ketika dihubungi, Sabtu (21/5).
Mantan Ketua Umum PSSI 1999-2003 itu tidak yakin jika Indonesia bisa lolos dari sanksi FIFA. Hal itu diindikasikan dari pernyataan kedua perwakilan FIFA tersebut, sesaat setelah kongres berakhir rusuh akibat Kelompok 78 memaksakan kehendak selama kongres berlangsung.
"Mereka cuma bilang kalau mereka teramat kecewa dengan sikap yang ditunjukan peserta sidang. Mereka (para peserta sidang) telah mempermalukan FIFA dan menghujat Regenass. Mereka (FIFA) tidak terima," ucap Agum.
Dalam kongres itu, Direktur Keanggotaan dan Pengembangan Asosiasi FIFA Thierry Regenass mencoba menerangkan alasan penolakan FIFA terhadap dua kandidat yaitu George Toisutta dan Arifin Panigoro. Namun penjelasan ini tampaknya tidak memuaskan Kelompok 78 yang terus mencecar Regenass.
"Indonesia bisa memilih untuk berada dalam krisis, yaitu PSSI berseberangan dengan FIFA dan AFC, atau kembali mengembangkan sepak bola dengan keikutsertaan tim nasional di ajang internasional," kata Regenass.
Agum menambahkan, sudah terlambat jika pemerintah ingin melobi FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia. Sambil tertawa lemah, Agum mengatakan seharusnya pemerintah bisa mencegah kekisruhan itu jika mau mengambil langkah jauh sebelum kongres berlangsung.
"Seharusnya pemerintah bisa cegah ini semua. Sebetulnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah ini semua," ujarnya. (HA)
www.mediaindonesia.com
0 comments:
Post a Comment